Di Balik Kelambu Pemilu (bagian ketiga)

 

(bagian ketiga dari tiga tulisan) 

KPK  

Apakah tugas KPK subyektif. Saya tidak menyatakan hal tersebut. KPK sangat penting peranannya dalam penegakkan hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Saya tidak meragukan keberadaannya. 

Hanya saja, KPK yang relatif baru terbentuk belum memiliki sistem yang kuat dan mandiri. Pergantian pimpinan KPK akan juga merubah paradigma KPK dalam menjalankan fungsinya.   

Saya tidak akan menunjuk orang per orang. Tidak perlu membahas siapa itu Antasari Azhar. Saya pun tidak tertarik mempermasalahkan hobbynya yang bermurah hati memberikan selembar-dua lembar dollar kepada wartawan seusai mewawancarainya. Juga tak perlu menceritakan seluruh komentar kontra tentangnya. Juga tentang wakilnya yang masih kinyis-kinyis,  Chandra M. Hamzah.

Seharusnya KPK tak perlu overacting dengan mengambil langkah yang teatrikal dan terkesan heroik. Semoga saja bukan dianggap carmuk alias cari muka. Penetapan tersangka adalah hak Penyidik KPK, namun perlu untuk juga melihat untung-ruginya.  

KPK harus paham dan menghayati sebuah azas oportunitas/opportunity dalam hukum pidana. Seorang peraih Bintang Mahaputra memang sejajar di hadapan hukum dengan pedagang gulali di emperan sekolah dasar, namun langkah yang santun dan mempertimbangkan egala aspek perlu dilaksanakan dengan lebih jeli dan teliti.  

KPK adalah palu godam. Itu bagus, selama KPK yakin bahwa kinerja yang dilakukan tidak dimanfaatkan dan termanfaatkan pihak lain.  

Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan merupakan jiwa hukum yang sejati. Menggerakkan sendi pri kehidupan masyarakat menjadi tertib-tertata gemah ripah loh jinawi. KPK saat ini, baru menunjukkan taji hanya pada mewujudkan kepastian hukum. Itu saja. 

Saya dukung langkah KPK, namun dengan dengan penuh keyakinan bahwa kemaslahatan jauh lebih banyak dibandingkan kemudhatan dalam menjalankan fungsi-fungsinya. KPK harus membangun diri menjadi sebuah lembaga yang menjaga amanah bangsa. 

Saya doakan KPK cepat bubar. Bukan karena dibubarkan oleh penguasa lalim, namun bubar karena tak ada lagi korupsi di negeri ini. 

BPK   

Rugi rasanya kalau saya harus bersusah payah membahas Opung Anwar Nasution. Biarkan dia yang mencitrakan dirinya sendiri saja. 

Proses Hukum 

Mari kita hormati proses hukum yang terjadi dengan tidak mempolitisir segala sesuatu atau memprediksi hal apapun yang dapat dikondisikan sedemikian rupa.  

Uraian saya di atas semata-mata sebuah bacaan pribadi dan tidak berusaha maupun bermaksud mencari pembenaran pdiri, lembaga dan kelakuan bangsa ini. 

Memang benar bahwa Tersangka bukanlah harga mati bahwasanya diri tersangka pasti bersalah. Namun, stempel yang diletakkan pada kening tersangka, jauh lebih berat bila mana posisi tersangka dikenal sebagai pihak yang kredibel, berasal dari lembaga yang berintegritas dan dalam menjalankan fungsinya harus mengedepankan kepercayaan publik. 

Bank Indonesia harus membayar mahal peristiwa ini. Terlebih lagi bagi bangsa Indonesia. 

Penutup  

Dalam sejarahnya, kasus yang ditangani KPK tidak ada yang dihentikan atau lebih dikenal dengan SPPP (dibaca: Espetiga; e pada lebar). Apakah dalam kasus ini akan menjadi pemecah telur? Kita lihat saja nanti. 

Dari awal nuansa politis maupun usaha mempolitisir kasus ini sungguh kuat. Rangkaian peristiwa yang berawal dari laporan BPK, dilanjutkan pernyataan Anwar Nasution, blow-up media massa, gonjang-ganjing dan kebakaran jenggot para anggota dewan, KPK yang akhirnya turun tangan, hingga pemanggilan beberapa saksi dari Bank Indonesia, peluncuran buku Miranda S. Goelltom, dan tercapainya pemberian status tersangka kepada BA.

Selanjutnya, disengaja atau tidak pada tanggal 31 Januari 2008, Ibu Ani SBY meluncurkan sekaligus 3 buku besannya AP, dalam suatu acara khusus di Jakarta Convention Center, di saat Bank Sentral diterpa angin semilir KPK.  

Siapakah yang diuntungkan dari peristiwa ini? Biar waktu yang akan menjawabnya. 

— Habis —